Sertifikasi Manajemen Risiko: Antara Kebutuhan dan Keharusan

2012-08-03 10:14:41

Sertifikasi manajemen risiko kini menjadi keharusan bagi para bankir yang hendak menaiki tangga karier. Malah, bukan hanya keharusan, melainkan sudah menjadi kebutuhan. Tentunya terlepas dari masalah pro dan kontra, misalnya ada yang berpendapat program sertifikasi ini sebaiknya tidak berlaku untuk seluruh bagian di perbankan, misalnya bagian umum sebaiknya tidak harus mengikuti ujian sertifikasi ini.

Keharusan para bankir mengikuti sertifikasi manajemen risiko terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 25/7/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Berdasarkan PBI tersebut, BI mewajibkan program sertifikasi manajemen risiko bagi setiap pengurus dan pejabat bank sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi empat tingkat di bawah direksi pada bidang core risk taking unit (RTUC), supporting risk taking unit (RTUS), satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja audit intern (SKAI), dan satuan kerja kepatuhan (compliance).

Penyelenggaraan ujian sertifikasi manajemen risiko bagi bankir hingga saat ini dilaksanakan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). Hingga Juni 2008, peserta ujian sertifikasi mencapai 39.938 orang mulai dari level 1 hingga level 3. Dari peserta sebanyak itu, yang dinyatakan lulus ujian 28.454 orang dan tidak lulus 11.484 orang.

Jumlah peserta yang telah mengikuti ujian level 1 tercatat 28.759 orang dengan tingkat kelulusan 74,76%. Ujian level 2 diselenggarakan sejak Juni 2006 dan peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 6.049 orang dengan tingkat kelulusan 62,86% dari total peserta 9.623 orang. Sementara itu, ujian level 3 yang mulai diujikan pada Juni tahun lalu diikuti 1.556 orang peserta dengan tingkat kelulusan 58,10%.

Pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko yang telah berlangsung sejak 2005 hingga saat ini masih direspons secara beragam oleh kalangan perbankan. Pelaksanaan ujian yang saat ini dilakukan BSMR, misalnya, mendapat tekanan dari asosiasi perbankan. Mereka menginginkan penyelenggaraan ujian sertifikasi manajemen risiko bagi bankir dilakukan asosiasi perbankan.

Bahkan, pada Oktober 2006 Ikatan Bankir Indonesia (IBI) bersama Himpunan Bank Umum Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)—Bank of Risk Association (BaRA). IBI berharap, LSPP inilah yang akan melakukan sertifikasi untuk berbagai bidang perbankan, termasuk bidang manajemen risiko. Jika demikian, tentu semua itu harus kembali pada BI dengan mengubah PBI lebih dulu—yang sampai dengan sekarang belum juga dilakukan.

Nah, dalam rangka menjaring masukan dari para bankir yang terkena wajib sertifikasi manajemen risiko, Biro Riset InfoBank (birI) melakukan survei terhadap sejumlah bankir yang dipilih secara acak dengan metode purposive random sampling. Responden dibagi dalam empat kelompok bank, yakni bank pembangunan daerah (BPD), bank persero, bank swasta, serta bank campuran dan asing. Survei ini dilakukan selama dua bulan mulai pertengahan Juni hingga pertengahan Agustus 2008.

Berdasarkan hasil survei, mayoritas bankir setuju program sertifikasi manajemen risiko diterapkan bagi bankir. Mereka yang setuju berargumen bahwa adanya sertifikasi manajemen risiko akan menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan bankir tentang manajemen risiko. Dengan adanya sertifikasi manajemen risiko, diharapkan kemampuan bankir dalam mengelola risiko pun meningkat. Program sertifikasi ini juga dianggap sesuai dengan kebutuhan bankir—bankir dari kelompok bank campuran dan asing cenderung meragukan kesesuaian sertifikasi ini dengan kebutuhan bankir.

Ketika ditanya siapa saja atau bidang apa saja sebenarnya yang diwajibkan mengikuti sertifikasi manajemen risiko, sebanyak 93,60% bankir setuju serifikasi manajemen risiko diwajibkan untuk bidang risk management unit (RMU). Berikutnya, 82,80% bankir setuju sertifikasi manajemen risiko wajib untuk bankir di bagian core risk taking unit (RUTC), 74,40% mengatakan untuk satuan kerja audit internal (SKAI), 74,00% untuk bidang kepatuhan (compliance). Hanya 52,40% yang setuju sertifikasi ini diwajibkan untuk bankir bagian supporting risk taking unit.

Hasil survei ini juga menunjukkan, berdasarkan analisis keseluruhan (overall), bankir cenderung setuju program sertifikasi manajemen risiko diperlukan untuk menstandarkan kemampuan bankir. Meski demikian, hasil analisis per kelompok bank menunjukkan, hanya kelompok bankir BPD yang setuju akan hal itu. Sementara, kelompok bank persero, bank swasta, serta kelompok bank campuran dan asing justru meragukan sertifikasi manajemen risiko diperlukan untuk menstandarkan kemampuan bankir.

Ada enam variabel yang dinilai dalam survei ini. Satu, penilaian terhadap penyelenggaraan ujian. Dua, penilaian terhadap kualitas training provider yang memberikan pelatihan bagi calon peserta ujian sertifikasi manajemen risiko. Tiga, penilaian terhadap peran training provider dalam membantu bankir dalam persiapan ujian.

Empat, penilaian terhadap kesesuaian materi pelatihan dari training provider dengan materi ujian sertifikasi. Lima, penilaian terhadap biaya pelatihan oleh training provider. Enam, penilaian terhadap biaya ujian sertifikasi manajemen risiko.

Hasil penelitian Biro Riset InfoBank menunjukkan, berdasarkan analisis secara keseluruhan (overall), bankir menilai penyelenggaraan ujian sertifikasi yang selama ini dilaksanakan BSMR telah berjalan dengan baik. Analisis per kelompok bank menunjukkan, bankir dari kelompok BPD dan bank persero menilai penyelenggaraan ujian sertifikasi telah berjalan dengan baik. Sementara, bankir dari kelompok bank swasta serta bank campuran dan asing menilai penyelenggaraan ujian cenderung biasa saja atau standar.

Kualitas training provider yang memberikan pelatihan bagi bankir yang akan mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko dinilai baik oleh sebagian besar bankir. Para bankir juga menilai keberadaan training provider dapat membantu mereka dalam persiapan ujian sertifikasi manajemen risiko. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa materi pelatihan yang diberikan training provider dianggap sesuai dengan materi ujian sertifikasi manajemen risiko.

Selama ini biaya sertifikasi masih menjadi isu sensitif yang menjadi salah satu hal yang diberatkan kalangan perbankan. Biaya sertifikasi yang dimaksud menyangkut biaya pelatihan dari training provider maupun biaya ujian itu sendiri. Hasil survei Biro Riset InfoBank menunjukkan mayoritas bankir masih menganggap biaya pelatihan dari training provider maupun biaya ujian sertifikasi manajemen risiko mahal.

Materi ujian sertifikasi manajemen risiko terkadang dinilai terlalu teoretis. Untuk mengetahui penilaian bankir terhadap materi ujian, kami menanyakan penilaian bankir terhadap tingkat kesulitan ujian, kesesuaian materi ujian dengan kebutuhan bankir, serta penggunaan bahasa dalam ujian sertifikasi.

Nah, untuk ujian level 1 dan level 2, tingkat kesulitan materi ujian pada kedua level tersebut dinilai masih standar, sedangkan materi ujian level 3 dinilai bankir cenderung sulit. Untuk penilaian terhadap kesesuaian materi ujian dengan kebutuhan bankir, ujian level 1 dinilai telah sesuai. Namun, untuk ujian level 2 dan level 3, para bankir cenderung meragukan kesesuaian materi ujian kedua level tersebut dengan kebutuhan bankir.

Terkait dengan penggunaan bahasa dalam soal ujian sertifikasi manajemen risiko, mayoritas bankir tidak setuju bahasa yang digunakan diseragamkan, hanya menggunakan bahasa Indonesia. Menurut mereka, lebih baik tetap menggunakan dua bahasa agar peserta ujian bisa memilih bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan mereka.

Bagaimana ekspektasi para bankir setelah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko? Biro Riset InfoBank menjaring ekspektasi para bankir dari tiga sisi.

Satu, ekspektasi terhadap diri sendiri. Sebanyak 85,48% responden berharap dapat meningkatkan kemampuan tentang manajemen risiko setelah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko, 84,68% ingin meningkatkan kemampuan menganalisis risiko secara lebih baik. Ada juga bankir yang menyatakan ingin mampu bekerja lebih profesional (64,92%), berharap mendapat pengakuan di komunitas perbankan global atau internasional (43,15%), ingin meningkatkan nilai jual bankir pada industri perbankan (39,62%), mendapat promosi jabatan (28,39%), dan karena keinginan lain (5,24%).

Dua, terhadap banknya. Sebanyak 85,77% reponden menyatakan ingin mencipatkan risk awareness di lingkungan kerjanya, 78,05% ingin mengimplementasikan pemahaman tentang manajemen risiko, dan 76,42% ingin menerapkan good corporate governance. Ada pula yang berharap bisa meminimalkan atau setidaknya mengurangi risiko di banknya (72,36%), ingin menyamakan persepsi atau pemahaman tentang manajemen risiko (71,54%), berharap dapat mendorong banknya untuk go international (18,29%), dan karena keinginan lain (2,85%).

Tiga, terhadap persaingan antarbankir, termasuk dengan bankir asing. Sebanyak 81,39% responden menyatakan, sertifikasi manajemen risiko diharapkan bisa menstandarkan kemampuan bankir, baik bankir lokal maupun asing. Sertifikasi menajemen risiko juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi mereka untuk bisa bersaing dengan bankir lokal (62,77%). Ada juga yang berharap sertifikasi bisa dijadikan alat (tools) untuk membendung masuknya bankir asing (24,68%). Sementara, yang mengharapkan yang lainnya 1,73%.

  • Regulator Bank IndonesiaBNSP
  • Asosiasi Industri Perbanas
  • Asosiasi Profesi Ikatan Bankir Indonesia
  • Part of IBI CWMAIAIBBank Asociation for Risk ManagementACI Indonesia